Arsip Berita
Berita Media
Operasi Intelijen Didukung Pesawat Intai
Operasi Intelijen Didukung Pesawat Intai |
|
|
| Ditulis Oleh Media Indonesia | |
| Jumat, 10 Pebruari 2012 | |
|
Wakil
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan pesawat intai tanpa awak (unmanned aerial vehicle/UAV) yang
dipesan pemerintah RI dari PT. Kital Philipine Corp mulai dioperasi tahun ini.
“Pesawat
itu merupakan pesawat baru dan akan delivery
tahun ini,” kata Sjafrie di Kantor Kemenhan, Jakarta, kemarin.
Menurutnya,
pengadaan pesawat yang memiliki kemampuan jelajah hingga radius 200 kilometer
dalam waktu 15 jam itu merupakan program pengadaan 2004. Kontraknya sudah
dilakukan sejak 2006. Kemenhan pun telah melakukan uji teknis pesawat tersebut.
Ia
berpendapat Indonesia sangat memerlukan pesawat itu, terutama untuk operasi
intelijen. Meski begitu, pesawat itu juga dapat digunakan untuk keperluan lain,
seperti mendeteksi cuaca.
Pada
2006, jelasnya, TNI menggelar tender pembelian empat UAV untuk Badan Intelijen
Stretegis (Bais) yang akhirnya dimenangi oleh Searcher Mk II melalui perusahaan
Filipina, Kital Philipine Corp.
Pembelian
UAV itu, ucap Sjafrie,murni berdasarkan pertimbangan teknologi dan bukan
politik. Pada tahap pertama, diharapkan dua pesawat intai itu datang tahun ini
dengan harga US$16 juta atau Rp72 miliar per unit.
“Teknologi
itu borderless. Tidak punya batas
teritorial. Tidak ada korelasi antara teknologi dan politik,” kata Sjafrie.
Di
sisi lain, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengimbau Presiden Yudhoyono agar
mewaspadai para broker alat utama sistem persenjataan (alutsista) bagi TNI.
Pasalnya, alutsista bekas kerap hanya jadi rongsokan.
“Yang
perlu disemprit kencang oleh Presiden ialah broker yang selalu menawarkan
barang bekas kepada TNI. Para broker itu biasanya dari dalam negeri, tetapi agency mereka dari perusahaan luar,”
tegas Mahfudz.
Menurut
Mahfudz, DPR kesulitan untuk mengidentifikasi para broker karena mereka bagian
dari sindikat internasional dan kewenangan DPR hanya menyetujui anggaran
alutsista TNI.
“Sindikat
internasional sulit untuk kita selisik, yang tahu mungkin Mabes TNI atau
Kementerian Pertahanan. Siapa yang menawarkan barang-barang tersebut,” katanya.
(*/Ant/P-3) |