UNDANG-UNDANG NKRI: NEGARA KESATUAN REPUBLIK INTELIJEN!

Agenda pengesahan Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara tinggal selangkah lagi. Pengesahan tersebut adalah buah kompromi politik yang didukung penuh oleh Komisi I DPR RI dan Pemerintah, dalam hal ini Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kementerian Hukum dan HAM.

Pasal-pasal yang multitafsir tidak bisa dijadikan ukuran untuk menarik BIN pada arena akuntabilitas publik. Sayangnya, Pemerintah Republik Indonesia pun menggunakan otoritas politiknya untuk ikut memberikan legitimasi kepada BIN sebagai ujung tombak koordinasi intelijen nasional yang tertutup ini.

BIN dengan segenap otoritas yang spesifik dan mendalam, kelak akan menjadi sebuah institusi terkuat di Indonesia, yang mampu melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana dan penggalian informasi kepada seluruh warga Indonesia dengan alasan kepentingan politik keamanan.

BIN dengan legitimasi keamanannya juga mampu menuduh publik (orang atau badan hukum) sebagai pihak yang harus mempertanggungjawabkan kebocoran rahasia intelijen.

BIN dengan kewenangan khususnya, kelak akan mampu memberikan rekomendasi yang isinya memberi persetujuan dan atau penolakan terhadap individu yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia. Bahkan bisa menolak mereka yang ingin melakukan aktivitas akademik di Indonesia dengan alasan Keamanan dan Kepentingan Nasional.

Kompromi politik ini adalah pertanda bahwa DPR RI dan Pemerintah telah menggadaikan hak asasi manusia dan khususnya jaminan kebebasan sipil warga negara Indonesia. Secara resmi hari ini sudah tidak ada lagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melainkan Negara Kesatuan Republik Intelijen, karena negara telah memilih untuk menggadaikan jaminan rasa aman warga Indonesia kepada aktor-aktor keamanan.

Jakarta, 11 Oktober 2011

Imparsial, KontraS, IDSPS, Elsam, Ridep Institute, Lesperssi, YLBHI, ICW, LBH Masyarakat, Praxis, HRWG, Infid, Yayasan SET, KRHN, Leip, Ikohi, Foker Papua, Setara Institute, PBHI Jakarta, LBH Jakarta, PSHK, MAPPi, MediaLink, Bambang Widodo Umar (Individu)