Policy Paper ini ditulis oleh Wendy Andhika Prajuli dibantu oleh editor Mufti Makaarim. Naskah Policy Paper Pengelolaan dan Pengamanan Wilayah Perbatasan Negara ini merupakan kontribusi Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS) dalam mendorong perhatian publik dan negara terhadap isu-isu seputar wilayah perbatasan negara yang cukup mendesak untuk ditangani pemerintah. Naskah ini sekaligus merupakan bahan Seminar Sehari IDSPS tentang Tantangan Kebijakan Pengelolaan Wilayah Maritim Indonesia pada 14 April 2009 di Hotel Kartika Candra, Jakarta. Besar harapan kami bahwa naskah ini dapat menjadi perhatian para pengambil kebijakan di sektor keamanan dan serta memberikan kontribusi pokok-pokok pikiran dalam perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan wilayah perbatasan negara kedepan.

Draf RUU Rahasia Informasi Strategis Keamanan Nasional versi Masyarakat Sipil.

 

Sejak petengahan tahun 2010 hingga awal 2011, terdapat koalisi masyarakat sipil yang bekerja merumuskan RUU Rahasia Negara untuk mengatur pengecualian informasi publik sebagai masukan bagi stakeholders atas adanya pengaturan mengenai rahasia negara. Proposal draft alternatif ini dinamakan RUU Rahasia Informasi Strategis Keamanan Nasional (RUU Riskan). Draf ini merupakan alternatif dari draf pemerintah dan menitik beratkan pada pemenuhan hak asasi warga negara atas akses informasi.

TIM PERUMUS RUU RISKAN (TIM 9):
1.    Jaleswari Pramodhawardani (LIPI) - Pengkaji bidang Pertahanan
2.    Mufti Makaarim A. (IDSPS) - Pengkaji bidang Keamanan
3.    Muhammad Fajrul Falaakh (UGM) - Pengkaji bidang Hukum dan Tata Negara
4.    Sri Yunanto (UI) - Pengkaji bidang Politik Nasional dan Internasional
5.    Al Araf (Imparsial) - Pengkaji bidang Intelijen
6.    Haris Azhar (Kontras) - Pengkaji bidang HAM dan Penegakan Hukum
7.    Muhammad Yasin (Hukum Online) - Pengkaji bidang Informasi dan Komunikasi
8.    Donatus K. Marut (INFID) - Pengkaji bidang Ekonomi
9.    Rizal Darma Putra (Lesperssi) - Pengkaji bidang Hubungan Luar Negeri
 

Menyikapi terbitnya Perpres No 7/2008 tentang kebijakan umum pertahanan negara yang seharusnya sudah terbit pada 100 hari pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla.